Fajar Sutrisna
0
0
www.papercutzinelibrary.org – Pembahasan soal pemilihan pejabat baru OJK kembali ramai, tetapi sorotan publik belum sepenuhnya menembus ke inti persoalan: kualitas konten kepemimpinan. Bukan sekadar siapa yang duduk di kursi strategis, melainkan bagaimana rekam jejak, kompetensi, dan integritas mereka mampu membentuk konten kebijakan keuangan yang kokoh. Di tengah tekanan politik dan kepentingan jangka pendek, seruan agar proses seleksi berbasis meritokrasi menjadi sinyal penting. Sinyal bahwa tata kelola sektor jasa keuangan membutuhkan figur yang piawai, bukan hanya populer.
Ketika lembaga riset seperti INDEF mengingatkan pentingnya meritokrasi, sesungguhnya mereka sedang mengajak publik mengkritisi konten proses rekrutmen pejabat OJK secara lebih jernih. OJK bukan sekadar regulator teknis, melainkan produsen konten aturan yang menentukan arah perekonomian. Mulai dari perlindungan konsumen, stabilitas sektor perbankan, sampai pengawasan industri keuangan digital. Karena itu, pembaruan kepemimpinan di OJK bukan isu elitis, melainkan menyentuh dompet, tabungan, hingga masa depan investasi setiap warga.
Meritokrasi Sebagai Fondasi Konten Kebijakan OJK
Meritokrasi berarti menempatkan orang tepat pada posisi tepat berdasarkan prestasi, keahlian, dan integritas. Jika dikaitkan dengan OJK, meritokrasi menjadi filter utama agar konten kebijakan tidak dikendalikan oleh kepentingan sempit. Pejabat yang dipilih melalui uji kompetensi ketat cenderung menghasilkan regulasi lebih tajam, terukur, sekaligus berpihak pada stabilitas jangka panjang. Sebaliknya, ketika kursi pengawas keuangan diisi lewat kompromi politik, konten kebijakan sering melemah di titik paling krusial.
Posisi OJK sangat strategis karena mengawal sendi utama perekonomian: kepercayaan. Setiap aturan yang diterbitkan OJK adalah konten publik yang memengaruhi perilaku bank, perusahaan pembiayaan, fintech, hingga investor ritel. Kepercayaan itu mudah runtuh bila pelaku industri menilai pejabat OJK tidak cukup independen. Di sinilah meritokrasi menjadi jaminan nonformal bahwa otak di balik setiap konten regulasi benar-benar mengutamakan kepentingan publik.
Dari sisi desain institusi, meritokrasi juga mengurangi risiko penangkapan regulasi. Istilah ini merujuk pada kondisi ketika regulator justru dikendalikan pihak yang seharusnya diawasi. Bila seleksi pejabat OJK memberi ruang besar bagi kompromi politik dan lobi industri, konten kebijakan berpotensi berat sebelah. Misalnya, aturan kerap lunak untuk kelompok tertentu, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil menanggung konsekuensi. Dengan meritokrasi, ruang intervensi seperti ini dapat dipersempit tanpa harus mengorbankan dialog konstruktif.
Konten Transparansi dalam Proses Seleksi Pejabat
Meritokrasi tidak cukup diumumkan sebagai jargon; ia harus tercermin pada konten prosedur seleksi. Mulai dari persyaratan, tahapan uji kelayakan, hingga pengumuman hasil penilaian. Publik berhak tahu apa saja indikator kompetensi yang dipakai. Misalnya, rekam jejak menangani krisis, pemahaman atas inovasi keuangan digital, hingga sikap terhadap perlindungan konsumen. Konten informasi seperti ini membuat kepercayaan publik naik, sekaligus menekan potensi lobi gelap di belakang layar.
Transparansi juga penting demi menciptakan kesetaraan peluang. Jika konten pengumuman seleksi hanya beredar di lingkaran terbatas, kandidat potensial dari luar jejaring politik mudah tersisih sejak awal. Padahal, banyak profesional berpengalaman di kampus, lembaga riset, maupun sektor swasta, yang punya gagasan segar untuk memperkuat OJK. Dengan kanal informasi terbuka, proses rekrutmen pejabat OJK berubah menjadi konten partisipatif, bukan sekadar ritual birokratis.
Menurut pandangan pribadi, indikator integritas sebaiknya diposisikan setara dengan kompetensi teknis. Konten asesmen tidak cukup menguji kemampuan menyusun regulasi, namun juga sikap terhadap konflik kepentingan. Apakah kandidat punya hubungan bisnis aktif dengan pihak yang nanti diawasi? Bagaimana rekam jejak saat menghadapi tekanan pemilik modal maupun politisi? Semakin rinci konten evaluasi integritas, semakin kecil peluang figur oportunis lolos ke puncak pengawasan keuangan.
Membangun Budaya Meritokrasi Lewat Konten Publik
Untuk jangka panjang, budaya meritokrasi di OJK perlu ditopang oleh konten publik yang konsisten: laporan kinerja terbuka, edukasi keuangan yang kritis, hingga dialog rutin dengan masyarakat sipil. Konten seperti ini membiasakan warga memeriksa kualitas keputusan regulator, bukan hanya menerima begitu saja. Di titik tersebut, meritokrasi tidak berhenti di ruang seleksi pejabat, tetapi menjelma ekosistem pengawasan bersama. Penentu akhir kualitas pejabat OJK bukan sekadar panitia seleksi, melainkan juga publik yang melek terhadap konten kebijakan, berani bertanya, dan mau mengawal prosesnya hingga tuntas.
