Fajar Sutrisna
0
0
www.papercutzinelibrary.org – Perdebatan mengenai pemberian susu formula kembali mengemuka setelah Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyoroti praktik distribusi susu formula tanpa indikasi medis ketat pada program makan bergizi gratis (mbg). Di tengah euforia peluncuran program ambisius ini, kritik IDAI mengingatkan publik bahwa kebijakan gizi anak bukan sekadar urusan logistik pangan, melainkan keputusan medis, etis, serta sosial yang kompleks. Pertanyaan mendasarnya sederhana namun krusial: apakah program makan bergizi gratis (mbg) justru berpotensi menggerus praktik menyusui eksklusif?
Program makan bergizi gratis (mbg) sejatinya dirancang sebagai upaya negara mengurangi beban gizi buruk, stunting, serta ketimpangan akses pangan. Namun, masuknya susu formula ke ruang kebijakan publik tanpa pagar etika medis berisiko menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi kesehatan generasi mendatang. Di titik inilah suara IDAI terasa penting, sebab mereka mengingatkan bahwa intervensi gizi tidak sekadar memberi kenyang, tetapi mesti selaras ilmu kesehatan anak, hak ibu menyusui, serta komitmen terhadap pemberian ASI sebagai makanan terbaik bayi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Polemik Susu Formula
Program makan bergizi gratis (mbg) oleh pemerintah pada dasarnya merupakan terobosan untuk memperkuat jaring pengaman sosial di sektor gizi. Melalui skema bantuan pangan, anak usia sekolah, balita, hingga kelompok rentan diharapkan menerima asupan lebih seimbang. Namun, ketika susu formula mulai diposisikan seakan bisa dibagikan luas, muncul kekhawatiran bahwa MBG bergeser dari fokus awal, yaitu pemenuhan gizi seimbang sesuai fase tumbuh kembang, menuju model distribusi pangan instan yang kurang sensitif konteks medis anak. Ketegangan ini tampak kuat pada kritik IDAI.
IDAI menegaskan susu formula bukan produk konsumsi massal biasa, melainkan terapi pengganti pada kondisi spesifik, misalnya ibu tidak dapat memproduksi ASI karena faktor medis tertentu. Jika program makan bergizi gratis (mbg) membuka ruang pemberian susu formula secara luas tanpa seleksi klinis ketat, risiko penurunan angka menyusui eksklusif menjadi nyata. Keluarga mungkin menganggap susu formula setara atau bahkan lebih unggul dari ASI, hanya karena hadir melalui skema bantuan resmi negara. Di sinilah potensi kontradiksi antara niat baik program serta dampak praktis di lapangan.
Dari sudut pandang kebijakan publik, desain program makan bergizi gratis (mbg) seharusnya mengutamakan prinsip do no harm. Artinya, setiap komponen bantuan mesti dipastikan tidak melemahkan praktik kesehatan yang sudah terbukti efektif, termasuk promosi ASI eksklusif enam bulan pertama. Alih-alih memasukkan susu formula, program bisa menitikberatkan edukasi gizi, pemberdayaan ibu menyusui, pemberian makanan tambahan bergizi bagi ibu hamil, serta penguatan layanan laktasi di fasilitas kesehatan. Tanpa koreksi desain, MBG justru berisiko menyemai ketergantungan pada produk industri, bukan memperkuat kemandirian gizi keluarga.
Dampak Pemberian Susu Formula Tanpa Indikasi Medis
Pemberian susu formula tanpa indikasi medis ketat membawa beragam konsekuensi. Dari sisi kesehatan, bayi yang mendapatkan formula terlalu dini berpotensi mengalami gangguan pencernaan, risiko alergi, sampai meningkatnya infeksi saluran cerna, terutama jika sanitasi rumah tangga kurang memadai. ASI memiliki komponen imunologis yang tidak tergantikan produk buatan pabrik. Saat program makan bergizi gratis (mbg) mengirim sinyal bahwa formula dapat dikonsumsi luas, masyarakat mungkin meremehkan perbedaan mendasar ini, lalu menggeser pilihan dari menyusui ke botol susu.
Dari perspektif sosial ekonomi, susu formula juga menimbulkan beban biaya jangka panjang bagi keluarga miskin. Bantuan pemerintah tidak berlangsung selamanya. Ketika program makan bergizi gratis (mbg) berakhir atau mengalami penyesuaian anggaran, keluarga yang sudah terbiasa memakai formula mungkin kesulitan kembali ke pola menyusui atau memberi makanan rumahan bergizi. Hal ini menumbuhkan ketergantungan baru terhadap produk komersial, sekaligus mengikis ilmu tradisional pengolahan pangan lokal untuk bayi dan balita. Pada akhirnya, ketimpangan akses gizi dapat melebar, bukan menyempit.
Dari sisi etika kebijakan, memasukkan susu formula ke skema program makan bergizi gratis (mbg) tanpa filter medis berarti negara ikut mengafirmasi narasi pemasaran industri susu. Selama bertahun-tahun, produsen memanfaatkan celah regulasi, iklan agresif, serta citra modernitas untuk meyakinkan orang tua bahwa formula adalah pilihan setara, bahkan lebih praktis. Jika program bantuan pangan mengulang narasi serupa, upaya global untuk menegakkan Kode Etik Pemasaran Pengganti ASI menjadi mundur. Negara seharusnya berdiri di sisi ilmu pengetahuan, bukan mengikuti logika pasar.
Menempatkan ASI Sebagai Pusat Kebijakan Gizi
Menurut saya, program makan bergizi gratis (mbg) hanya akan berhasil jangka panjang bila menempatkan ASI sebagai pusat kebijakan gizi bayi dan balita, bukan susu formula. Ini tidak berarti menutup akses bagi keluarga dengan indikasi medis jelas, melainkan menyiapkan mekanisme ketat: skrining dokter anak, panduan klinis, pengawasan distribusi, serta larangan promosi terselubung di balik kegiatan program. Pemerintah perlu mengalihkan fokus dari sekadar membagikan produk ke pendekatan holistik: memperkuat layanan laktasi, melatih tenaga kesehatan agar pro-ASI, memberi ruang istirahat menyusui di tempat kerja, serta mengedukasi publik bahwa program makan bergizi gratis (mbg) hadir untuk menopang, bukan menggantikan, kekuatan ASI dan pangan lokal rumah tangga. Refleksinya, kebijakan gizi ideal bukan hanya soal berapa banyak bantuan tersalurkan, tetapi seberapa jauh kebijakan itu selaras bukti ilmiah, menghormati hak ibu menyusui, serta benar-benar memelihara generasi mendatang.
