Fajar Sutrisna
0
0
www.papercutzinelibrary.org – Sidoarjo kembali jadi sorotan, bukan karena kemacetan atau geliat industrinya, tetapi akibat praktik gelap penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg ke tabung portable. Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus menanjak, muncul oknum licik yang mengubah hak warga kecil menjadi komoditas bisnis instan. Penindakan Polres Sidoarjo atas kasus ini bukan sekadar operasi rutin, melainkan alarm keras bahwa celah hukum dan lemahnya pengawasan masih dimanfaatkan secara brutal.
Fenomena penyalahgunaan LPG di Sidoarjo memotret ironi kebijakan subsidi di Indonesia. Di satu sisi, negara berupaya melindungi kelompok rentan melalui tabung melon 3 kg. Di sisi lain, sebagian orang menjadikannya bahan baku usaha ilegal dengan menyedot isi tabung subsidi lalu memindahkannya ke tabung portable. Keuntungan menggiurkan, risiko sosial jauh lebih besar. Tulisan ini mengajak pembaca menelaah kasus Sidoarjo secara lebih dalam, menimbang dampaknya, lalu bertanya: sejauh apa kita ikut berperan, sadar ataupun tidak?
Modus Penyalahgunaan LPG 3 Kg di Sidoarjo
Pengungkapan kasus di Sidoarjo memperlihatkan pola kerja yang rapi sekaligus berbahaya. Oknum membeli LPG subsidi 3 kg dengan kedok kebutuhan rumah tangga, kemudian mengalirkannya ke tabung portable menggunakan alat sederhana. Proses ini sekilas tampak teknis semata, namun terdapat rangkaian pelanggaran berlapis, mulai dari manipulasi persebaran barang subsidi hingga ancaman keselamatan lingkungan sekitar lokasi pengisian.
Tabung portable hasil sulapan tersebut lalu dipasarkan sebagai LPG biasa untuk keperluan memasak di luar rumah, seperti camping, usaha kuliner keliling, bahkan aktivitas harian kos-kosan. Konsumen mungkin tidak menyadari bahwa isi gas yang dipakai sebenarnya berasal dari subsidi beraura pelanggaran. Label harga murah kerap menutupi jejak ilegal, sementara pelaku meraup margin lebar karena selisih harga antara tabung subsidi dan tabung non-subsidi.
Bagi saya, kasus Sidoarjo menegaskan bahwa kejahatan semacam ini tumbuh dari kombinasi kebutuhan ekonomi, kelengahan pengawasan, serta kultur permisif terhadap pelanggaran kecil. Banyak orang menganggapnya “biasa saja” selama tidak terjadi ledakan. Padahal, praktik pengoplosan LPG mengabaikan standar keamanan, memicu potensi kebakaran, dan merampas hak masyarakat miskin yang seharusnya mendapat akses prioritas terhadap LPG 3 kg.
Dampak Sosial Ekonomi bagi Warga Sidoarjo
Efek paling terasa dari penyalahgunaan LPG subsidi di Sidoarjo adalah berkurangnya ketersediaan tabung 3 kg bagi keluarga berpenghasilan rendah. Ketika stok tersedot ke jalur ilegal, ibu rumah tangga terpaksa antre lebih lama atau membeli dengan harga lebih mahal. Situasi ini menggerus daya beli, memaksa sebagian warga mengurangi frekuensi memasak, bahkan kembali ke bahan bakar tradisional seperti kayu atau minyak tanah.
Pelaku mungkin merasa tindakannya sekadar “memindah isi tabung”, namun rantai dampaknya jauh lebih panjang. Warung kecil, pedagang gorengan, penjual nasi pecel di pinggir jalan Sidoarjo ikut terpukul saat harga gas merangkak naik. Pada level ini, kejahatan terhadap subsidi bukan hanya perkara melawan aturan, melainkan serangan langsung terhadap ketahanan ekonomi mikro yang menopang kehidupan ribuan keluarga.
Pada sisi lain, kepercayaan publik terhadap kebijakan subsidi ikut terkikis. Masyarakat jadi sinis, merasa bahwa program bantuan pemerintah hanya menguntungkan pihak tertentu. Bila kondisi di Sidoarjo terus berulang, bukan mustahil muncul tuntutan penghapusan subsidi LPG secara total. Korbannya jelas: keluarga miskin yang betul-betul membutuhkan. Ironi itu patut menjadi renungan, sebab pelanggaran segelintir orang berpotensi menghilangkan hak banyak pihak.
Peran Aparat dan Pengawasan Berlapis
Penindakan Polres Sidoarjo layak diapresiasi, namun tidak cukup bila berhenti pada penangkapan pelaku lapangan. Kasus LPG subsidi sejenis biasanya melibatkan lebih dari satu mata rantai, mulai dari pengecer nakal hingga pemasok besar yang menutup celah dengan dokumen tampak sah. Penegakan hukum perlu menyasar struktur, bukan hanya operator kecil, agar efek jera terasa nyata di seluruh Kabupaten Sidoarjo.
Selain aparat penegak hukum, peran pemerintah daerah dan Pertamina krusial. Mekanisme distribusi LPG 3 kg perlu diawasi ketat melalui sistem digital, pencatatan transaksi, dan pembatasan pembelian. Di Sidoarjo, bisa ditempuh kebijakan integrasi data penerima manfaat, sehingga alokasi tabung subsidi tercatat jelas, bukan sekadar mengalir lewat jaringan agen tanpa kontrol berarti.
Masyarakat pun tidak bisa abai. Warga Sidoarjo seharusnya berani melapor ketika melihat aktivitas pengisian LPG ke tabung portable secara mencurigakan. Kebiasaan menutup mata demi menghindari “masalah” justru memberi ruang lebar bagi pelaku. Saya memandang keberanian sipil untuk menyampaikan informasi sebagai bentuk cinta terhadap lingkungan sekitar, bukan sekadar tindakan moral idealis.
Pergulatan Etika di Tengah Tekanan Ekonomi
Banyak orang berargumen bahwa pelaku di Sidoarjo terdorong situasi ekonomi sulit. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi terlalu memaklumi. Tekanan kebutuhan hidup memang berat, namun menjadikan subsidi milik kelompok rentan sebagai ladang bisnis ilegal memperdalam jurang ketimpangan. Membenarkan langkah tersebut sama dengan menghalalkan pencurian berkedok kreativitas usaha.
Saya melihat kasus ini sebagai cermin dilema etis di banyak daerah, bukan hanya Sidoarjo. Ketika lapangan pekerjaan formal terbatas, sebagian warga mencari jalan pintas. Ada yang memanipulasi bantuan sosial, ada pula yang bermain di sektor energi bersubsidi. Pertanyaannya: sampai sejauh mana kita mau menormalisasi pelanggaran demi bertahan hidup, tanpa memikirkan konsekuensi bagi tetangga sendiri?
Etika publik membutuhkan batas tegas. Warga Sidoarjo patut mengevaluasi ulang cara pandang terhadap “pelanggaran kecil”. Menutup mata atas bisnis gelap LPG hari ini bisa berujung tragedi besar besok: ledakan, korban luka, bahkan kehilangan nyawa. Ketika bencana itu terjadi, tidak ada lagi istilah “sekadar memindah gas”. Semuanya berubah menjadi penyesalan kolektif.
Mencari Jalan Keluar untuk Sidoarjo
Sidoarjo membutuhkan strategi jangka panjang agar kasus penyalahgunaan LPG 3 kg tidak terus berulang. Edukasi bahaya pengoplosan gas mesti berjalan beriringan dengan program penguatan ekonomi warga, seperti pelatihan usaha legal serta akses permodalan mikro. Pemerintah daerah, aparat, pelaku usaha, dan komunitas lokal perlu duduk semeja, merumuskan skema distribusi LPG yang transparan, aman, serta berpihak pada kelompok rentan. Pada akhirnya, kasus ini mengingatkan kita bahwa subsidi bukan sekadar angka dalam APBN, melainkan jembatan keadilan sosial. Bila jembatan itu dirusak oleh keserakahan, maka seluruh masyarakat, termasuk Sidoarjo, akan menanggung biayanya. Refleksi paling jujur adalah bertanya pada diri sendiri: apakah kita ikut menjaga, atau diam ketika jembatan itu perlahan runtuh?
