Fajar Sutrisna
0
0
www.papercutzinelibrary.org – Dunia kembali menoleh ke Hebron ketika rencana kontroversial muncul terkait Masjid Ibrahimi, salah satu situs tersakral untuk umat Islam. Kompleks bersejarah ini bukan sekadar bangunan tua, melainkan saksi panjang konflik, pendudukan, serta tarik-menarik klaim keagamaan. Di tengah situasi politik yang rapuh, muncul dugaan kuat bahwa langkah-langkah administratif Israel hanyalah pintu belakang menuju aneksasi permanen. Pertanyaannya, apakah dunia akan kembali menyaksikan, hanya mencatat, lalu berlalu begitu saja tanpa upaya berarti menghentikan pola serupa.
Hebron sudah lama menjadi simbol bagaimana ruang ibadah berubah menjadi ajang unjuk kuasa. Masjid Ibrahimi, yang juga dikenal sebagai Gua Makpela, berada pada titik temu tiga kata kunci: iman, identitas, serta kekuasaan. Rencana mengubah pengelolaan kawasan menjadi di bawah otoritas Israel secara lebih menyeluruh memberi sinyal bahaya bagi masa depan status quo. Bukan hanya bagi Palestina, namun bagi dunia Muslim yang melihat situs ini sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan spiritual umat. Ketika ruang suci disentuh logika aneksasi, batas antara keamanan serta kolonisasi semakin kabur.
Dunia, Hebron, dan Tarik-Menarik Ruang Suci
Masjid Ibrahimi berdiri di tengah kota tua Hebron, kota yang sudah lama terbelah antara warga Palestina dan pemukim Israel. Situs ini dipercaya sebagai tempat peristirahatan Nabi Ibrahim, Ishaq, Ya’qub beserta keluarga mereka. Bagi dunia Islam, kehormatan situs tersebut setara dengan kehormatan memori kenabian. Namun di lapangan, kehormatan itu sering terkikis oleh pos pemeriksaan, pagar besi, serta pembatasan akses jamaah. Rencana pelebaran wewenang Israel di area ini menambah kekhawatiran bahwa spiritualitas akan terus tersisih oleh proyek politik jangka panjang.
Konflik di Hebron bukan peristiwa seketika. Sejak pembantaian jamaah di Masjid Ibrahimi tahun 1994 oleh ekstremis Yahudi Baruch Goldstein, struktur pengelolaan situs berubah drastis. Area ibadah dipisah, jadwal masuk diatur sedemikian ketat, bahkan adzan kerap dibatasi dengan dalih ketertiban. Kini, rencana renovasi infrastruktur yang dipresentasikan sebagai proyek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dicurigai banyak pihak sebagai langkah halus legitimasi kontrol penuh Israel. Di mata pengkritik, label akses bagi semua terdengar kontras dengan praktik diskriminasi di lokasi itu sendiri.
Dunia sering dibuat bingung oleh tumpukan istilah teknis: zonasi, pengelolaan bersama, status khusus, hingga penataan keamanan. Namun istilah lunak tersebut kerap menyamarkan realitas keras di lapangan. Ketika satu otoritas militer mengontrol pintu, kamera, hingga alur wisata, makna ‘pengelolaan’ beralih menjadi dominasi. Di Hebron, setiap kebijakan kecil berdampak besar bagi warga Palestina yang harus melewati pos jaga hanya untuk beribadah. Melihat pola serupa berulang, sulit menolak kesan bahwa kebijakan soal Masjid Ibrahimi bukanlah insiden terpisah, melainkan bagian dari skenario panjang. Dunia perlu jujur membaca pola ini, bukan sekadar menilai permukaan.
Anatomi Rencana Aneksasi di Ruang Ibadah
Rencana yang dikritik banyak pengamat biasanya diawali proposal infrastruktur tampak netral: penambahan lift, jalur kursi roda, atau area plaza baru. Di atas kertas, gagasan itu mudah dipromosikan sebagai peningkatan layanan publik. Namun di konteks kota terjajah, setiap perubahan fisik membawa konsekuensi hukum. Begitu otoritas Israel menetapkan proyek resmi, lahan sekitar masuk kategori area kepentingan negara. Langkah tersebut membuka ruang bagi klaim administrasi jangka panjang atas situs. Mekanisme teknis seperti ini sering luput dari perhatian dunia luas, padahal di situlah akar masalah bermula.
Pola aneksasi halus ini bukan fenomena baru di dunia konflik modern. Di banyak wilayah sengketa, kita melihat bagaimana proyek infrastruktur hadir lebih dulu, diikuti kehadiran militer, lalu klaim legal menyusul. Di Hebron, penambahan fasilitas di sekitar Masjid Ibrahimi dinilai sebagian aktivis sebagai cara menciptakan ‘fakta di lapangan’. Begitu bangunan permanen berdiri dan arus wisatawan dunia diarahkan melalui jalur tertentu, narasi kepemilikan lambat laun bergeser. Situs suci para nabi bertransformasi menjadi objek wisata untuk meneguhkan kedaulatan sepihak.
Dari sudut pandang pribadi, rencana seperti ini terasa problematis bukan hanya karena aspek politik, tetapi karena mengingkari esensi ruang suci. Masjid, gereja, sinagoga, kuil, seharusnya memfasilitasi kedekatan manusia dengan Tuhan serta sesama. Saat negara menjadikannya panggung legitimasi kekuasaan, sakralitas merosot. Dunia sudah berulang kali belajar dari sejarah, bagaimana politisasi rumah ibadah berujung konflik berkepanjangan. Hebron berpotensi menjadi contoh paling gamblang abad ini jika dunia gagal menarik garis tegas: pembangunan boleh, kolonisasi berselimut proyek sosial seharusnya ditolak.
Respons Dunia dan Jalan Keluar yang Kerap Diabaikan
Respons dunia terhadap isu Masjid Ibrahimi sering berhenti pada pernyataan keprihatinan atau resolusi seremonial. Organisasi internasional mengeluarkan kecaman, namun jarang diikuti mekanisme penegakan nyata. Di saat sama, warganet global mengisi linimasa dengan tagar solidaritas, lalu perhatian bergeser ke isu lain. Menurut saya, titik lemahnya ada pada kurangnya tekanan konsisten terhadap proyek-proyek yang terlihat ‘kecil’, seperti rencana renovasi terbatas ini. Padahal, menahan langkah awal aneksasi jauh lebih mudah dibanding membalikkan realitas ketika bangunan, aparat, serta regulasi sudah mengunci. Dunia membutuhkan keberanian moral serta kecerdasan membaca pola, bukan sekadar simpati musiman.
Dunia Muslim, Hak Ibadah, dan Memori Kolektif
Bagi dunia Muslim, Masjid Ibrahimi bukan hanya situs ziarah, tetapi bagian memori kolektif tentang figur Nabi Ibrahim sebagai bapak tauhid. Hilangnya akses setara ke kompleks ini berarti erosi simbol persaudaraan lintas generasi. Ketika umat dipaksa menerima jalur masuk terbatas, pemeriksaan intensif, serta potensi penutupan sewaktu-waktu, pesan yang muncul jelas: hak ibadah tunduk pada keputusan politik sepihak. Di ranah psikis, generasi muda Palestina tumbuh dengan kesadaran bahwa doa mereka pun harus dinegosiasikan di hadapan senjata.
Dunia kerap memuji konsep ‘Abrahamic faiths’ sebagai jembatan dialog lintas agama. Namun Hebron justru memperlihatkan ironi mendalam. Nama besar Ibrahim dipakai untuk membangun narasi persatuan saat konferensi internasional, tetapi dilupakan ketika hak jamaah di makamnya sendiri dibatasi. Sebagai penulis, saya melihat ini sebagai kegagalan kolektif mempraktikkan nilai yang sering dikutip di panggung diplomasi. Dialog antaragama sejati seharusnya dimulai dari penghormatan setara terhadap akses ibadah, bukan sekadar foto bersama di forum dunia.
Jika dunia Muslim ingin suara mereka soal Hebron didengar, pendekatannya perlu melampaui slogan. Dukungan diplomatik mesti disertai riset serius, dokumentasi pelanggaran, serta strategi advokasi jangka panjang. Lembaga pendidikan Islam bisa mengajarkan sejarah Masjid Ibrahimi secara kritis, bukan hanya romantis. Komunitas diaspora dapat mendorong media di negara mereka mengulas isu ini lebih mendalam, bukan terbatas pada momen eskalasi. Solidaritas yang hidup terus membutuhkan narasi konsisten, bukan kemarahan sesaat. Di titik ini, setiap individu memiliki peran, sekecil apapun, dalam mengarahkan opini dunia.
Politik Apartheid Ruang dan Senyapnya Hati Nurani Dunia
Satu aspek yang jarang dibahas ialah bagaimana pembagian ruang di Hebron membentuk realitas apartheid de facto. Jalan-jalan tertentu ditutup bagi warga Palestina, area pasar tradisional menyusut, sedangkan pemukim dilindungi aparat bersenjata. Masjid Ibrahimi berada tepat di pusaran kebijakan ini. Ketika zona eksklusif bagi kelompok tertentu meluas, jamaah lokal merasakan keterasingan di kota sendiri. Di mata saya, ini bukan sekadar konflik lahan, melainkan upaya sistematis memisahkan manusia berdasarkan identitas etnis juga agama.
Dunia sering terlambat merespons pola pemisahan semacam ini. Baru ketika gambar tembok beton atau kekerasan brutal viral, barulah opini publik bergerak. Padahal, indikator paling dini dari sistem diskriminatif sering justru tampak di kebijakan kecil: jadwal azan dibatasi, volume pengeras suara diatur, pintu alternatif ditutup sepihak. Masjid Ibrahimi menjadi laboratorium sunyi dari kebijakan mikro semacam itu. Dalam kesunyian administratif, keadilan perlahan terkikis tanpa sorotan kamera dunia.
Saya berpendapat, diamnya banyak pemerintah dunia bukan semata soal kepentingan strategis, tetapi juga cerminan standar ganda terkait hak umat Islam. Ketika gereja bersejarah terancam, respons internasional cenderung lebih cepat dan tegas. Namun ancaman terhadap masjid, terutama di wilayah konflik, sering diletakkan dalam bingkai keamanan terlebih dahulu, baru hak ibadah. Ketimpangan cara pandang ini menghasilkan hierarki nilai yang berbahaya: beberapa situs suci dianggap universal, sementara lainnya seolah lokal sehingga bisa dinegosiasikan.
Merenungkan Masa Depan Hebron dan Tanggung Jawab Dunia
Pada akhirnya, perdebatan tentang Masjid Ibrahimi bukan hanya soal Palestina versus Israel, atau Muslim versus Yahudi. Intinya menyangkut pertanyaan lebih besar: jenis dunia seperti apa yang ingin kita wariskan. Apakah dunia di mana ruang suci dijadikan alat perpanjangan tangan kekuasaan, atau dunia yang menghormati tempat ibadah sebagai titik netral kemanusiaan. Rencana aneksasi terselubung di Hebron menantang kita untuk berhenti nyaman pada narasi netralitas palsu. Jika publik global terus mengabaikan langkah-langkah kecil yang merusak status quo, kita secara tak langsung ikut menandatangani pergeseran makna keadilan. Masjid Ibrahimi akan tetap berdiri sebagai bangunan batu, namun tanpa keberanian moral dunia, ia berisiko kehilangan ruh keadilan yang seharusnya menyelimutinya.
Penutup: Hebron sebagai Cermin Nurani Dunia
Hebron mengajarkan bahwa konflik tidak selalu meledak lewat dentuman bom. Kadang ia merayap senyap melalui perubahan prosedur, renovasi, serta aneka dalih teknis. Masjid Ibrahimi menjadi panggung sunyi tempat dunia diuji: apakah kita cukup peka membaca sinyal awal penindasan, atau hanya bereaksi ketika semuanya terlambat. Dari sudut pandang saya, isu ini menuntut kita mengasah kepekaan terhadap detail-detail kecil yang ternyata menentukan nasib sebuah komunitas beriman.
Jika dunia memilih untuk melihat Masjid Ibrahimi semata sebagai sengketa lokal, maka kita mengabaikan pesan universal situs ini. Di sini, ingatan tentang Nabi Ibrahim mengajarkan keberanian menentang ketidakadilan, sekaligus komitmen terhadap tauhid yang memuliakan manusia. Menjaga kehormatan masjid tersebut berarti menjaga konsistensi nilai kemanusiaan lintas batas. Dunia tidak harus sepakat pada semua aspek politik, namun setidaknya dapat berdiri pada garis minimal: menolak aneksasi ruang ibadah apa pun bentuknya.
Pada akhirnya, refleksi paling jujur mungkin sederhana: apa yang kita biarkan terjadi di Hebron hari ini, bisa menjadi preseden bagi situs-situs suci lain di dunia esok. Bila kita mengizinkan kolonisasi bersembunyi di balik retorika renovasi, kita membuka pintu bagi kekuasaan menyentuh bagian paling intim dari kehidupan spiritual umat. Masa depan Masjid Ibrahimi akan tercatat bukan hanya sebagai bab sejarah Palestina, tetapi juga sebagai cermin nurani global. Dari cermin itu, dunia akan melihat apakah ia masih punya keberanian membela keadilan ketika taruhannya adalah ruang perjumpaan manusia dengan Tuhannya.
