Fajar Sutrisna
0
0
www.papercutzinelibrary.org – Sidoarjo sering dipandang sekadar sebagai kota penyangga Surabaya. Padahal, di balik lalu lintas padat dan deretan kawasan industri, tersimpan potensi besar gerakan keagamaan berbasis komunitas. Seruan Wakil Bupati Sidoarjo kepada majelis taklim agar lebih peka terhadap masalah sosial menjadi pengingat kuat. Kehidupan religius sebaiknya tidak berhenti pada rutinitas kajian. Nilainya diuji saat ajaran keimanan menjelma tindakan nyata bagi warga sekitar.
Momentum ini menarik diulas lebih jauh, sebab Sidoarjo selama ini memiliki jaringan majelis taklim cukup luas. Hampir tiap kelurahan punya kelompok pengajian sendiri. Bila ekosistem tersebut diarahkan ke kerja sosial terstruktur, bayangkan dampaknya bagi penanggulangan kemiskinan, pendidikan anak, hingga kesehatan keluarga. Tulisan ini mengajak pembaca melihat kembali posisi majelis taklim di Sidoarjo. Tidak semata ruang tausiyah, melainkan motor perubahan sosial yang relevan dengan tantangan zaman.
Wabup Sidoarjo dan Peta Baru Gerakan Sosial Keagamaan
Ketika pejabat publik Sidoarjo mengajak majelis taklim memperluas kiprah sosial, sesungguhnya itu pengakuan atas kekuatan akar rumput. Pemerintah kerap terbentur keterbatasan anggaran, SDM, hingga jarak emosional dengan warga. Majelis taklim hadir di ruang yang lebih intim. Mereka rutin bertemu, saling mengenal, serta memahami kondisi tetangga. Ajakan Wabup dapat dibaca sebagai upaya meretas sekat antara program formal pemerintah dengan gerakan kultural berbasis masjid, mushala, maupun rumah warga.
Dari kacamata kebijakan publik, Sidoarjo memerlukan mitra sosial yang luwes. Ada isu kemiskinan perkotaan, pengangguran, hingga kerentanan keluarga pekerja pabrik. Program bantuan bersifat top–down mudah salah sasaran jika data lapangan tidak akurat. Di sinilah peran majelis taklim terasa strategis. Jamaah mengenal mana keluarga rentan, siapa lansia kesepian, siapa anak putus sekolah. Informasi tersebut jauh lebih hidup dibanding deret angka di laporan resmi.
Namun, ajakan saja belum cukup. Perlu arahan jelas, instrumen pendukung, serta komitmen lintas pihak. Pemerintah Sidoarjo dapat memulai lewat pelatihan fasilitator sosial untuk pengurus majelis taklim. Fokusnya pada pemetaan kebutuhan warga, pengelolaan donasi transparan, serta sinergi dengan puskesmas, sekolah, dan perangkat desa. Pendekatan seperti ini membantu majelis taklim tetap berada di jalur nilai religius, namun sekaligus menjadi penghubung efektif antara warga kurang mampu dengan layanan publik yang tersedia.
Transformasi Majelis Taklim Sidoarjo Menjadi Ruang Aksi
Selama ini, citra majelis taklim identik dengan kajian rutin, shalawat, dan hafalan. Semua bernilai baik, tetapi belum tentu bersentuhan langsung dengan ketidakadilan sosial di sekitar. Sidoarjo memiliki peluang menggeser pola itu tanpa menghilangkan ruh keagamaan. Pengajian bisa diperkaya agenda aksi sosial terukur. Misalnya, setiap bulan ada program “Kotak Peduli Tetangga” yang disalurkan berdasarkan data jamaah. Langkah kecil seperti ini mampu menumbuhkan empati berkelanjutan, bukan hanya ledakan kebaikan musiman ketika Ramadan.
Contoh lain, majelis taklim di Sidoarjo dapat berkolaborasi dengan sekolah dan komunitas literasi. Seusai kajian, diadakan kelas singkat baca tulis untuk ibu–ibu, ataupun bimbingan belajar gratis bagi anak jamaah. Keuntungan ganda muncul. Orang tua memperoleh pengetahuan agama dan kecakapan baru, sementara anak mendapatkan dukungan belajar. Pola tersebut membuat masjid dan rumah pengajian berfungsi sebagai pusat pembelajaran keluarga, tidak sekadar tempat singgah ritual.
Dari sisi pribadi, saya melihat tantangan terbesar justru pada perubahan pola pikir. Banyak pengurus majelis taklim di Sidoarjo mungkin merasa kegiatan sosial tugas pemerintah atau lembaga zakat saja. Padahal, Islam mengajarkan tanggung jawab kolektif. Bila paradigma ini bergeser, forum pengajian berubah menjadi laboratorium kepedulian. Setiap tema ceramah bisa diikuti “tugas sosial”: topik sedekah diikuti penggalangan dana, tema ukhuwah diikuti kunjungan ke tetangga berbeda latar. Nilai agama tak berhenti di catatan buku, melainkan mengalir ke tindakan konkret.
Tantangan, Peluang, dan Harapan Baru bagi Sidoarjo
Meski peluangnya besar, transformasi peran majelis taklim di Sidoarjo tentu tidak lepas dari hambatan. Ada keterbatasan waktu jamaah, kekhawatiran terjebak politik praktis, hingga minimnya kemampuan manajemen program sosial. Di sisi lain, justru di situ letak peluang pembelajaran bersama. Pemerintah daerah, kampus, dan komunitas civil society dapat masuk sebagai pendamping tanpa mendominasi. Bila kolaborasi semacam ini terbangun, Sidoarjo berpotensi memiliki model gerakan keagamaan yang moderat, produktif, sekaligus peka terhadap keadilan sosial. Pada akhirnya, ajakan Wabup bukan sekadar imbauan seremonial, melainkan undangan merenungi esensi keberagamaan: seberapa jauh ibadah kita mengurangi beban hidup sesama. Refleksi ini layak menjadi cermin bagi setiap majelis taklim, setiap pejabat, bahkan setiap warga yang menginginkan Sidoarjo tumbuh bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga dalam kualitas kemanusiaan.
