Fajar Sutrisna
0
0
www.papercutzinelibrary.org – Belakangan ini, usulan bahwa Kapolri bisa dipilih langsung oleh Presiden tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kembali mencuat. Wacana ini telah mengundang perdebatan sengit di kalangan politik dan masyarakat umum. Apa sebenarnya implikasi dari perubahan ini terhadap sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan kita?
Kritikus berpendapat bahwa langkah tersebut dapat mengikis mekanisme check and balances yang sudah ada, di mana DPR tidak lagi memiliki kendali dalam pengangkatan pimpinan tertinggi kepolisian. Hal ini dipandang berpotensi menurunkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan pejabat kepolisian. Para analis khawatir bahwa hal ini bisa menyebabkan konsentrasi kekuasaan yang sangat kuat di tangan eksekutif.
Di sisi lain, pendukung kebijakan ini menganggap bahwa DPR sering kali memperlambat proses pengangkatan Kapolri. Dengan menghapuskan persetujuan DPR, diharapkan proses bisa lebih efisien dan cepat untuk mengangkat pimpinan kepolisian yang baru, terutama dalam kondisi darurat nasional. Namun, apakah efisiensi bisa benar-benar menggantikan nilai-nilai demokrasi yang telah lama kita junjung tinggi?
Kapasitas pemerintah untuk mengambil keputusan yang efisien memang penting, terutama dalam situasi di mana keamanan dan stabilitas nasional dipertaruhkan. Namun, kita tidak bisa mengesampingkan aspek legitimasi dan penerimaan publik terhadap figur yang akan memimpin lembaga penegak hukum sebesar Polri. Dalam sistem demokrasi yang sehat, keterlibatan berbagai pihak dalam pengangkatan pejabat penting menjadi tolok ukur yang tidak bisa diremehkan.
Untuk masyarakat, usulan ini memberikan titik perenungan mendalam mengenai sejauh mana kita mau mempercayakan kekuasaan sebesar ini tanpa pengawasan legislatif yang kritis. Apakah kita siap menerima risiko dari bergeraknya keseimbangan kekuasaan ini hanya demi efektivitas yang instan?
Implikasi Pada Demokrasi dan Tata Kelola
Demokrasi yang baik menekankan perlunya kontrol yang memadai antara lembaga-lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan menghapuskan persetujuan DPR, ini bisa menimbulkan preseden yang berbahaya, di mana otoritas eksekutif menjadi lebih dominan dan bisa mengurangi kekritisan parlemen. Padahal, tugas parlemen adalah memastikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.
Dari sudut pandang tata kelola, keberadaan mekanisme persetujuan DPR menjadi penting agar kebijakan yang diambil menyelaraskan berbagai kepentingan publik. Hal ini juga dapat menjadi alat bagi parlemen untuk mengingatkan eksekutif tentang pentingnya mempertahankan praktik demokrasi yang baik, terutama dalam proses pengangkatan pejabat publik.
Mempertimbangkan Solusi Alternatif
Mungkin perlu dipertimbangkan solusi alternatif yang bisa menjembatani kebutuhan efisiensi dan demokrasi. Misalnya, memperbaiki sistem pengawasan DPR agar lebih efisien dalam menjalankan fungsinya, tetapi tetap memberikan ruang kritik yang konstruktif. Pengembangan teknologi dalam proses komunikasi antara eksekutif dan legislatif bisa menjadi langkah yang solutif.
Selain itu, ada baiknya membangun sinergi antara kedua belah pihak melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan. Dengan begitu, langkah pengambilan keputusan bisa lebih cepat tanpa harus memangkas aspek verifikasi dari lembaga legislatif.
Pada akhirnya, usulan ini menguji komitmen kita terhadap nilai demokrasi, menuntut kebijaksanaan ekstra untuk memastikan bahwa perubahan yang kita tempuh tidak hanya bersifat instan, tetapi tetap berakar pada prinsip demokrasi yang berkelanjutan. Seperti saat membangun rumah, fondasi yang kuat memberikan stabilitas yang kokoh menghadapi badai terberat sekalipun.
