Fajar Sutrisna
0
0
www.papercutzinelibrary.org – Hardiknas 2026 belum tiba, tetapi gaungnya sudah terasa kuat di Kalimantan Barat. Wakil Gubernur Ria Norsan menggunakan momentum pendidikan nasional ini untuk menyampaikan pesan tegas: tidak boleh ada lagi anak Kalbar putus sekolah. Seruan itu bukan sekadar slogan seremonial, melainkan panggilan agar seluruh pihak bergerak bersama menutup celah ketimpangan pendidikan.
Bagi saya, pernyataan Norsan adalah alarm keras sekaligus harapan baru menjelang Hardiknas 2026. Selama ini, pembahasan pendidikan sering berhenti pada angka partisipasi kasar atau jumlah gedung sekolah. Padahal persoalan putus sekolah jauh lebih kompleks. Ada faktor ekonomi, akses geografis, budaya, hingga kualitas pembelajaran. Pertanyaannya: apakah janji “tidak ada anak putus sekolah” bisa menjadi kenyataan, atau sekadar jargon musiman?
Hardiknas 2026: Momentum Menghapus Putus Sekolah
Hardiknas 2026 seharusnya menjadi tonggak penting bagi Kalimantan Barat. Bukan hanya untuk merayakan jasa Ki Hajar Dewantara, tetapi juga untuk mengukur sejauh mana janji akses pendidikan benar-benar diwujudkan. Jika Norsan menekankan bahwa tidak boleh ada anak Kalbar putus sekolah, maka target itu perlu diterjemahkan ke langkah konkret. Kita perlu memetakan desa mana yang masih rawan putus sekolah, kelompok usia berapa yang paling rentan, serta alasan utama mereka meninggalkan bangku pendidikan.
Saya melihat seruan menjelang Hardiknas 2026 ini sebagai ajakan koreksi diri bersama. Pemerintah daerah bisa memanfaatkan data dari dinas pendidikan, desa, hingga organisasi masyarakat sipil. Orang tua dapat dilibatkan dalam diskusi terbuka tentang pentingnya pendidikan berkelanjutan. Sekolah pun perlu lebih proaktif mendeteksi anak yang mulai sering absen. Ketika data peringatan dini tersedia, program pencegahan putus sekolah tidak lagi sekadar reaksi setelah kasus terjadi.
Pada Hardiknas 2026 nanti, idealnya Kalbar sudah memiliki peta jalan yang jelas untuk menghapus putus sekolah. Bukan hanya daftar program di atas kertas, namun rencana yang punya indikator keberhasilan terukur. Misalnya target penurunan angka putus sekolah per kabupaten, jumlah beasiswa tersalurkan, hingga peningkatan siswa yang kembali masuk sekolah. Jika setiap indikator dipublikasikan secara transparan, publik dapat memantau apakah janji tidak ada anak Kalbar putus sekolah memang serius diupayakan.
Tantangan Nyata: Dari Ekonomi Hingga Akses Wilayah
Berbicara Hardiknas 2026 tanpa membahas tantangan di lapangan terasa kurang jujur. Kalimantan Barat memiliki wilayah luas dengan banyak daerah terpencil. Jarak ke sekolah sering jauh, transportasi terbatas, biaya harian cukup berat untuk keluarga berpenghasilan rendah. Dalam situasi seperti ini, pilihan putus sekolah kadang bukan keinginan, tetapi hasil dari serangkaian tekanan ekonomi. Anak terpaksa membantu orang tua bekerja di kebun, tambak, atau usaha kecil lain, demi menutup kebutuhan rumah tangga.
Di sisi lain, ada masalah budaya serta cara pandang terhadap pendidikan. Di beberapa komunitas, sekolah mungkin masih dianggap sekunder dibandingkan tradisi turun-temurun mencari nafkah sejak muda. Untuk menyongsong Hardiknas 2026, pemerintah daerah tidak cukup hanya membangun gedung atau menambah guru honorer. Perlu pendekatan kultural, dialog dengan tokoh adat, pemuka agama, serta komunitas setempat. Pendidikan harus hadir sebagai bagian dari identitas sosial, bukan ancaman bagi tradisi lokal.
Tantangan lain terkait kualitas pembelajaran. Anak yang sudah duduk di kelas, belum tentu merasakan pengalaman belajar yang bermakna. Jika proses pendidikan membosankan, tidak relevan dengan realitas hidup mereka, motivasi belajar hilang perlahan. Menjelang Hardiknas 2026, perlu evaluasi menyeluruh mengenai kurikulum, metode mengajar, serta dukungan sarana. Anak di Kalbar berhak merasakan pembelajaran kontekstual, misalnya mengaitkan pelajaran dengan lingkungan sungai, hutan, atau aktivitas ekonomi lokal.
Strategi Konkret Menuju Hardiknas 2026
Untuk mewujudkan cita-cita Hardiknas 2026 tanpa putus sekolah, diperlukan strategi menyentuh akar persoalan. Pertama, penguatan bantuan sosial pendidikan bagi keluarga miskin: beasiswa, subsidi transportasi, hingga penyediaan seragam dan buku. Kedua, pengembangan sekolah satap atau sekolah kecil dekat permukiman terpencil, supaya jarak bukan lagi penghalang. Ketiga, program sekolah fleksibel melalui kelas sore, pendidikan kesetaraan, serta pembelajaran berbasis komunitas bagi anak yang sudah telanjur bekerja. Keempat, pelatihan guru agar lebih peka kondisi sosial siswa, sekaligus mampu mengintegrasikan kearifan lokal ke pelajaran. Menurut saya, Hardiknas 2026 hanya akan bermakna jika berbagai langkah tersebut dijalankan konsisten, lalu dievaluasi secara jujur, sehingga janji “tidak ada anak Kalbar putus sekolah” menjadi kenyataan, bukan slogan yang terlupakan setelah upacara bendera usai.
